Batas Terakhir Pengajuan Klaim Kasus PT XYZ di 30 November 2022
PT XYZ (Persero) merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Pada Oktober 2020, XYZ telah gagal bayar atas klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar Rp2 miliar akibat buruknya tata kelola perusahaan. Buruknya keuangan PT XYZ dikarenakan perusahaan membeli saham-saham lapis kedua dan ketiga menjelang tutup kuartal.
Memberikan tanggapan terakhir atas Laporan Akhir Administrator. OJK memerintahkan penutupan rekening PRD dan website DKKI.
Berkas Sudah Diterima Cek Progress Penanganan Kasus
Pembentukan DKKI & Menunjuk Indonesia SIPF sebagai Administrator atas kasus PT XYZ.
Penyampaian rencana dIstribusi dokumen pendukung & Penyelenggaraan situs Website DKKI sebagai pusat informasi.
Melakukan review atas Rencana Distribusi.
Penyesuaian dan penyampaian kembali Rencana Distribusi kepada OJK.
Proses review atas perubahan Rencana Distribusi dan memberikan persetujuan kepada Indonesia SIPF sebagai Administrator
Penyampaian informasi yang diperlukan terkait Rencana Distribusi pada website DKKI. Pengajuan klaim dibuka untuk para investor.
Verifikasi klaim investor oleh Indonesia SIPF
Administrator menyampaikan rencana pembayaran klaim kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.
Persetujuan rencana pembayaran klaim.
Administrator memberikan instruksi kepada Penyedia Rekening Dana untuk melakukan pemnbayaran DKKI kepada investor.
Pembayaran DKKI selesai dilakukan.
Administrator menyerahkan Laporan Akhir kepada OJK.
Memberikan tanggapan terakhir atas Laporan Akhir Administrator. OJK memerintahkan penutupan rekening PRD dan website DKKI.
Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha perusahaan pergadaian PT Gadai Laksana Jaya berdasarkan KEP-54/NB.1/2021. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner atas perusahaan tersebut.
Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan pergadaian, maka PT Gadai Laksana Jaya diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku